Kepramukaan Indonesia

Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961, jadi kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian dan peristiwa pada sekitar tahun 1960. Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepandan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Dalam ketetapan ini dapat ditemukan Pasal 330 C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban tentang kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30). Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme (Lampiran C Ayat 8). Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan Keputusan Presiden itu.

Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota Panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial). Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka.

Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan yaitu pidato Presiden/Mandataris MPRS dihadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI TUNAS GERAKAN PRAMUKA. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah; Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ke tiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA.

Pelantikan Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara, diikuti defile Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka, dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PRAMUKA.

Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu Keppres RI No.238 Tahun 1961 perlu ada pendukungnya yaitu pengurus dan anggotanya. Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional (MAPINAS) yang di dalamnya terdapat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kwartir Nasional Harian. Badan Pimpinan Pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17-8-’45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang di antaranya duduk dalam Kwarnas 17 orang dan dalam Kwarnasri 8 orang. Namun demikian dalam realisasinya seperti tersebut dalam Keppres RI No.447 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang di antaranya sebagai anggota Kwarnas dan 8 orang di antara anggota Kwarnas ini menjadi anggota Kwarnari. Mapinas diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh. Sementara itu dalam Kwarnas, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari.

Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di Ibukota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sebelum kegiatan pawai/defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari, di Istana negara, dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia (Keppres No.448 Tahun 1961) yang diterimakan kepada Ketua Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sesaat sebelum pawai/defile dimulai. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai HARI PRAMUKA yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka.

Sumber: http://www.jamarismelayu.com/2014/10/sejarah-perkembangan-gerakan-pramuka-di.html

Kepanduan Indonesia

Gagasan Baden Powell menyebar diseluruh Benua Eropa dan dilaksanakan oleh Negara-negara dibenua tersebut, bahkan disebarluaskan ke Negara-negara jajahannya. Begitu pula dengan Kepanduan di Indonesia, Kepanduan masuk ke Indonesia (pada waktu itu masih Hindia Belanda, karena Negara kita sedang dijajah oleh Belanda) pertama-tama dengan dibawa oleh orang-orang Belanda.

Orang-orang Belanda menamakan Pandu tersebut dengan istilah “Padvinder” sedangkan Kepanduan disebut “Padvinderij” yang didirikan oleh “John Smith” berdasarkan anjuran pengurus pusatnya dinegeri Belanda.

Untuk pertama kalinya organisasi kepanduan di Indonesia didirikan tahun 1912, berpusat di kota Batavia (sekarang Jakarta). Dan Organisasinya bernama “Nederland Indische Padvinders Vereniging (NIPV)” yang artinya adalah “persatuan pandu-pandu Hindia Belanda”.

Dengan demikian, NIPV merupakan cabang organisasi induk kepanduan di Indonesia, walaupun pucuk kepemimpinan umumnya berada ditangan orang-orang Belanda, berbagai organisasi kepanduan di Tanah Air banyak bermunculan dan menyatakan diri bergabung atau berinduk kepada NIPV.

NIPV pada mulanya hanya diperuntukkan bagi anak-anak golongan kulit putih. Akan tetapi, NIPV diperbolehkan diikuti oleh anak-anak dan pemuda Indonesia, khususnya yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial.

Belanda mendirikan organisasi kepanduan tersebut di Indonesia tentunya tidak terlepas dari tujuan politik, secara umum yaitu agar anak-anak Indonesia terbiasa sejak dini menyenangi dan loyal terhadap Pemerintah Belanda. Sebagai contoh, dalam organisasi tersebut terdapat hal yang cukup ganjil, yaitu memiliki peraturan dan semboyan-semboyan atau janji-janji yang sama persis dengan peraturan yang diberlakukan NIPV di negeri Belanda. Dalam janji kepanduan terdapat kata-kata “Trouw aan de Koningin”, yang artinya “setia kepada Sri Ratu”. Pada waktu itu yang menjabat sebagai Ratu Belanda adalah “Ratu Wihelmina”. Keganjilan tersebut cukup menjadi ganjalan dalam hati para pemuda Indonesia yang rasa kebangsaannya mulai timbul. Sehingga, tak heran jika kemudian banyak diantara mereka yang keluar dari NIPV. Bahkan, beberapa perkumpulan yang lebih kecil juga menolak bergabung dengan NIPV dan mengganti kata-kata “setia kepada Sri Ratu” tersebut dengan “setia kepada Tanah Air dan Bangsa”.

Pada tahun 1916 para pemuda Indonesia untuk pertama kalinya membentuk organisasi kepanduan sendiri atas prakarsa “Sultan Pangeran Mangkunegara VII” di Surakarta, yang bernama “Javaanse Padvinders Organisatie (JPO)”, disusul kemudian dengan berdirinya organisasi kepanduan dilingkungan kesultanan Solo dengan nama “Teruna Kembang” yang dipimpin oleh “Pangeran Surjobroto”.

Para pemimpin Pergerakan Nasional Indonesia membentuk kepanduan dengan tujuan agar para pemuda Indonesia menjadi keder Pergerakan Nasional. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pergerakan nasional melawan penjajah, Gerakan Kepanduan pun semakin ditingkatkan agar mampu menjadi wadah pembentukan kader pemimpin bangsa dimasa datang.

Tidak heran, jika dikemudian organisasi kepanduan begitu semarak bermunculan terutama di kota-kota besar, seperti Yogyakarta, Bandung dan Jakarta. Organisasi-organisasi kepanduan itu adalah, sebagai berikut :

1. Hizbul Wathon (WH), didirikan oleh Organisasi Keagamaan Muhammadiyah pada tahun 1918 dan dipimpin oleh Djumairi.
2. Wira Tamtama, didirikan oleh Organisasi Serikat Islam (SI) pada tahun 1920.
3. Nationale Padvinderij, didirikan oleh Organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1921 yang dipimpin oleh Daslan Adiwarsito.
4. Jong Java Padvinderij (JJP), didirikan di Jong Java pada tahun 1921
5. National Padvinderij Organisatie (NPO) didirikan di Bandung pada tahun 1923.
6. National Islamietische Padvinderij (NATIJIP), organisasi ini dibawah Jong Islamieten Bond dan didirikan tahun 1926.
7. Serikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP), asalnya Wira Tamtama, didirikan tahun 1926
8. Pandu Kebangsaan (PK), pecahan dari JJP, didirikan tahun 1928
9. Jong Indonesia Padvinders Organisatie (JIPO), merupakan gabungan dari NPO dan JPO, didirikan pada tahun 1928
10. Pandu Indonesia (PI), merupakan pecahan JIPO, didirikan pada tahun 1928
11. Al Irsyad (AI) didirikan di Surabaya.
12. Pandu Pemuda Sumatera (PPS)
13. Dan masih banyak lagi.

Tonggak kebangkitan bangsa Indonesia adalah berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Kemudian peristiwa Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober 1928 menjiwai Gerakan Kepanduan Nasional kita untuk lebih bergerak maju (merupakan semangat nasionalisme).

Setelah Belanda melihat gejala-gejala semakin santernya penonjolan aspek-aspek kebangsaan dikalangan kepanduan yang didirikan oleh orang-orang Indonesia, pemerintah Belanda memerintahkan kepada NIPV untuk dapat membawahi/menguasai seluruh organiasi kepanduan yang ada di Indonesia. Mereka tidak menyukai penggunaan istilah Padvinder dan Padvinderij oleh organisasi-organisasi diluar NIPV.

Setelah Pemerintah kolonial Belanda melarang penggunaan istilah Padvinder dan Panvinderij bagi kepanduan bangsa kita, akhirnya para pemimpin organiasasi Kepanduan mengadakan rapat gabungan yang dikenal dengan nama Kongres SIAP pada tahun 1928 di Banjarnegara, Bayumas, Jawa Tengah dan memutuskan bahwa istilah Padvinder diganti menjadi Pandu dan Padvinderij diganti menjadi Kepanduan atas usulan salah seorang pemuka Syarikat Islam yang bernama KH. Agus Salim.

Semangat persatuan dan kebangsaan semakin kuat tertanam dalam dada para pemuda Indonesia. Organisasi-organisasi yang bersifat kesukuan, seperti Jong java, Jong Celebes, Jong Sumatera kemudian menggabungkan diri kedalam orhanisasi baru, yaitu “Indonesia Muda”. Hal itu juga diikuti oleh beberapa organisasi kepanduan INPO, PK dan PPS yang bergabung dalam wadah “Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI)” yang resmi berdiri pada tahun 1930. Bahasa resmi yang digunakan dalam KBI adalah Bahasa Indonesia.

Pada tahun 1931 berdiri juga suatu federasi yang disebut Persatuan Antar Pandu Indonesia (PAPI). Dan akhirnya PAPI berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Pandu Indonesia (BPPKI) pada tahun 1938.

Peristiwa sejarah terjadi pada tanggal 3 Desember 1934, yaitu dengan berkunjungnya Baden Powell dan Lady Baden Powell ke Indonesia. Dan Indonesia mengikuti Jambore Dunia yang pertama kali pada kegiatan Jambore Dunia V di Volegenzang, Belanda, tahun1937.

Namun sangat disayangkan pada jaman pendudukan penjajahan Jepang, organisasi-organisasi kepanduan dilarang sama sekali. Semua organisasi-organisasi kepanduan harus bergabung dengan organisasi-organisasi kepemudaan bentuk jepang.

Kemudian setelah peristiwa “PROKLAMASI KEMERDEKAAN” 17 Agustus 1945, kembali berdiri banyak sekali organisasi-organisasi kepanduan, seperti :PRI, HW, AI, SIAP, Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katolik, KBI, dan sebagainya.

Sehingga organisasi-organisasi kepanduan yang ada mencapai kurang lebih 100 organisasi, dan terkumpul 3 (tiga) federasi, yaitu :
1. IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia), berdiri tanggal 13 September 1951
2. POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri), berdiri tahun 1954
3. PKPI (Perserikatan Pandu Putri Indonesia)

Pada tahun 1955, IPINDO berhasil menyelenggarakan “Jambore Nasional I” yang diselenggarakan di “Pasar Minggu, Jakarta”, namun kelemahan dan perpecahan dikalangan organisasi kepanduan yang semakin tajam masih terus berlangsung. Sementara itu, masyarakat menjadi kurang tertarik untuk melibatkan anak-anak mereka memasuki dunia kepanduan.

Untuk mengatisipasi perpecahan dan kelemahan berlarut-larut ketiga federasi kepanduan diatas akhirnya melebur diri menjadi satu federasi dengan nama “Persatuan Kepanduan Indonesia (PERKINDO)”. Akan tetapi, dalam kenyataannya hanya 64 organisasi yang ikut menggabungkan diri dalam PERKINDO.

Organisasi kepanduan, yang merupakan bagian dari organiasasi politik, tetap berhadapan satu sama lain, sehingga semakin memperlemah gerakan kepanduan di Indonesia.

PERKINDO lalu membentuk suatu panitia untuk memikirkan jalan keluar. Panitia itu kemudian menyimpulkan bahwa kepanduan Indonesia menjadi lemah karena terpecah-pecah dan terpaku dalam cengkraman gaya lama tradisional Inggris. Hal ini menyebabkan Gerakan Kepanduan tidak sesuai dengan tuntutan keadaan dan kebutuhan bangsa, sehingga kurang mendapat sambutan dari bangsa dan masyarakat Indonesia.

Sementara itu, kawasan yang menjadi objek gerakan kepanduan hanyalah kota-kota besar dan pesertanya pun hanya kalangan orang-orang yang sudah banyak mengenyam pendidikan Barat.

Kelemahan tersebut sepertinya dimanfaatkan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa Gerakan Kepanduan di Indonesia menjadi Gerakan Pionir Muda seperti yang terdapat di Negara-negara komunis. Upaya Komunis itu tentu saja ditentang oleh berbagai pihak yang setia kepada Pancasila, baik dari kalangan kepanduan maupun pemerintah.

Berkat andil “Perdana Menteri Juanda”, perjuangan para tokoh Kepanduan Nasional Pancasila berhasil membuahkan “Keputusan Presiden No. :238/1961” tentang “Gerakan Pramuka”, yang pada “tanggal 20 Mei 1961” ditandatangani oleh “Ir. H. Juanda”, sebagai Pejabat Presiden RI, karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang.

Didalam Keputusan Presiden tersebut, Gerakan Pramuka ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah RI yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan Kepanduan (Kepramukaan) bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Badan yang sama, meyerupai dan sifatnya sama dengan Gerakan Pramuka dilarang. Oleh karena itu, semua organisasi kepanduan di Indonesia, kecuali yang diselenggarakan oleh Komunis, melebur diri secara serempak ke dalam Gerakan Pramuka.

Sumber: http://radenfatah2237-2238.blogspot.com/2009/06/sejarah-kepanduan-di-indonesia.html